Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap, dugaan mark up anggaran di tempat Kemhan mencapai 1.000 persen. Karena itu, Prabowo sempat memutuskan untuk menurunkan pengeluaran anggaran di area Kemhan sebagai bentuk pencegahan.
“Beliau duduk serta datang pada Kementerian Keamanan tidak dengan pengetahuan yang kosong. Pak Prabowo itu paham semua detail nilai alutsista di dalam seluruh dunia,” kata Dahnil dalam Jakarta, Hari Sabtu (19/11/2023).
Menurut Dahnil, dugaan adanya mark up anggaran yang dimaksud ketahuan ketika Prabowo memerintahkan seseorang ke luar negeri untuk menelisik ke produsen alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Karena mark up anggaran yang mana dilaksanakan bernilai besar, maka Prabowo memutuskan untuk membatalkan sebagian kontrak demi mengamankan keuangan negara yang bernilai triliunan rupiah.
BACA JUGA:
- Senyum Semangat Fatia Casis Disabilitas Lulus Menuju Rikkes II Bintara Polri
- Menhan Prabowo Subianto Wakili Presiden Jokowi di KTT Gencatan Senjata Gaza di Yordania
- Rupiah Melemah Terhadap Dolar AS, Mata Uang Asia Tenggara Juga Tertekan
- Pengakuan Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi Berujung Laporan Polisi, Hasto PDIP: Bisa Dibuktikan Lewat Tes Kebohongan
- Megawati Tuding eksekutif Mirip Orba, Relawan Gibran: Sangat Tidak Berdasar!
“Pak Prabowo telah melibatkan BPK, juga telah melibatkan KPK untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan,” tambah Dahnil.
Terkait langkah hukum, Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, proses hukum dugaan mark up anggaran dalam Kemhan menjadi wewenang aparat penegak hukum. Meski begitu, Prabowo disebutnya telah mengambil langkah tegas di area internalnya sendiri.
“Jadi, broker sedemikian rupa tiada diberikan ruang, sehingga praktik-praktik mark up itu sekarang agak sulit dilakukan.”
Sumber : Suara.com
